Datangi Jampidsus, Kampak Papua Lapor Mantan Direktur RSUD Biak

JAKARTA (CNnews) – Para pegiat anti korupsi Biak Numfor, nendatangi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanudin No.1, RT.11/RW.7, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Aktifis anti korupsi asli papua sekaligus Sekjen LSM Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta – Johan Rumkorem melaporkan dugaan korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Biak Numfor kepada Jampidsus di Jakarta.

Laporan yang dilaporkan terkait penyalahgunaan kekuasaannya untuk menyelewengkan uang Negara di lingkungan RSUD biak.

Kami melakukan investigasi di lapangan terkait kekosongan obat-obatan di RSUD Biak, kami langsung menanyakan kepada pasien di Rumah sakit, tetapi apa yang pasien sampaikan bahwa obat-obatan di rumah sakit habis makanya kami beli obat di apotik/dokter praktek. Dengan adanya laporan dari masyarakat maka kami langsung menelusuri keuangan RSUD Biak, ternyata ada dugaan kuat yang menjadi dasar pelaporan kami kepada pihak Kejaksaan Negeri Biak, temuan yang dilaporkan terkait pengeluaran SK (surat keputusan) yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Biak Dr.Eddy L. Rumbarar yang mana surat keputusan bernomor: 900/3225, tanggal 2 mei 2017 Tentang Penetapan Besaran Pembagian Sisa Jasa Diagnostik Ruang VIP di lingkungan RSUD Biak numfor, SK tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Permenkes 52 Tahun 2016 yaitu tandar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan memuat pengaturan tambahan biaya untuk peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang ingin melakukan kenaikan kelas perawatan ke kelas eksekutif di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).” ungkap Johan

Kalau mau dilihat, imbuh Johan, jaminan tambahaan ini sebesar 75% dari tariff INA-CBG yaitu tariff BPJS, sehingga dapat membantu pasien di RSUD namun faktanya, mantan direktur RSUD mengeluarkan SKnya sehingga memberatkan Pasien di RSUD biak, kami menduga pengeluaran SK ini dilakukan untuk kepentingan dirinya, kelompok atau golongan, coba bayangkan saja, manfaat dana sarana dengan pembagiaan diperuntungkan untuk mantan direktur RSUD sebanyak 25%, kepala bagian tata usaha sebanyak 25% dan 50%nya di setor ke kas RSUD.

Saya pikir pembuatan SK ini merugikan keuangan Negara dan memperhambat proses pelayanan di RSUD biak, diduga kerugian Negara senilai Rp 200.000.000” tegas johan.

Kerugian ditaksir tersebut baru berupa SK, belum lagi transfer uang ke rekening pribadi (mantan direktur rsud), anehnya, ada penyewaan ATM Bank BRI di lingkungan RSUD biak yang mana penyewaan tersebut mulai dari tanggal 1 April 2016 – 31 maret 2021, faktanya penyewaan tersebut seharusnya uang sewaan disetor ke rekening kas daerah pemerintah daerah kabupaten biak numfor, namun bukti setoran dari hasil sewaan itu disetor ke rekening Direktur RSUD rumah sakit senilai Rp 129,600,000.

Kami sudah laporkan bukti-bukti ini kepada pihak kejaksaan negeri biak, dan sudah diserahkan kepada pihak PIDSUS kejaksaan negeri biak, nomor laporanya 408/FPKB/[email protected]/2018, tertanggal 19 februari 2018, namun sampai saat ini pihak kejaksaan negeri biak masih tutup mata dan tidak peduli soal korupsi di biak, untuk itu, kami melaporkan Jampidus di Kejaksaan Agung RI agar segerah memanggil dan memeriksa mantan direktur RSUD Biak dr. Eddy L rumbarar tarkait pengeluaran SK dan rekening pribadi karena sampai saat ini pelayanan kesehatan di RSUD biak menurun (stok obat-obat habis)” tegas johan.(LYE/RED/CITRA PAPUA)

Jurnalis: LIDZA YANUAR ERWANDO
Editir: DONNY SURYONO PSH

Tanggapan Anda

Media Terverifikasi Pemerintah


ISSN Citra Nusantara Nusantara News Multimedia


Sejak Oktober 2012, Koran Nasional Gratis Citra Nusantara telah terdaftar sebagai produk media dibawah naungan perusahaan pers PT. JES Multimedia Group, berdasarkan: SK KEMENKUMHAM Nomor: AHU-64334.AH.01.01.Tahun 2012 dengan tanda daftar Perseroan nomor: AHU-0108943.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 14 Desember 2012.


Negara melalui LIPI memberikan pengesahan penerbitan berita cetak dan online terverifikasi. Legalitas ISSN Koran Nasional Gratis Citra Nusantara dapat diverifikasi melalui link berikut ini: http://u.lipi.go.id/1361950022