Menelisik 5 Tahun Suram Di Maluku Utara

JAKARTA (CNnews | Maluku Utara Memilih) – Setelah lebih dari 5 bulan lamanya sejumlah calon diombang-ambingkan oleh situasi dan “Lobby-Lobby Sengit” oleh sejumlah partai politik (parpol) besar, bursa Pilkada Gubernur Maluku Utara (Pilgub Malut) 2018 akhirnya mencapai “Titik Panas” dengan diumumkannya dukungan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Ketua Umum PDI Perjuangan – Megawati Soekarnoputri menjatuhkan pilihan kepada Abdul Ghani Kasuba (AGK) sebagai calon gubernur Maluku Utara di Pilkada Serentak 2018 mendatang.

AGK adalah petahana gubernur Maluku Utara, yang akan berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah – Al Yasin Ali, sebagaimana yang diumumkan langsung oleh Megawati, Kamis (4/1/2018) kemarin.

Pada 2013, AGK adalah calon Gubernur yang diusung oleh PKS, Partai Republikan, PDK, PKB, PKPI, dan PPRN.

Langkahnya naik bukan tanpa sebab, ia naik ditengah kacaunya penyelenggaraan Pilkada Malut 2013 silam yang banyak menyisakan sengkarut penyelenggaraan pemilu saat itu.

Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat itu banyak mengeluarkan keputusan yang secara gamblang mengesankan bahwa “Pilkada Malut 2013 Cacat“.

Adiknya, Muhammad Kasuba juga melaju dalam bursa Pilkada Malut 2018. Tiga partai, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pasangan Muhammad Kasuba dan Madjid Hussein untuk Pilkada Maluku Utara 2018.

Sebuah sejarah baru bagi Maluku Utara bahwa kakak-beradik bersamaan maju sebagai calon gubernur.

In-Konsistensi PDI Perjuangan Soal Pendidikan

Sekjen DPP PDI Perjuangan – Hasto Kristiyanto mengatakan, pengumuman pasangan cagub dan cawagub ini memilih tema politik yang relevan, aktual, dan menjawab berbagai tantangan masa depan setiap daerah.

Pada tanggal 17 Desember 2017 yang lalu, partai mengambil tema politik hijau, dan kali ini kami memilih tema politik pendidikan, Pengelompokkan provinsi yang akan diumumkan hari ini menyentuh aspek pendidikan sebagai hal yang paling esensial bagi kemajuan ke empat provinsi tersebut, tema politik pendidikan juga akan mengangkat peran strategis guru dalam membentuk generasi muda di masa mendatang, Dengan mengangkat tema politik pendidikan, lengkap dengan pesan politik atas peran strategis guru, maka pengumuman paslon kepala dan wakil kepala daerah tersebut semakin memperkuat wajah politik yang membangun peradaban,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima CITRA NUSANTARA NEWS MULTIMEDIA, Kamis (4/1/2017).

Setelah diumumkan oleh Megawati kemarin, sejumlah kader PDI Perjuangan Maluku Utara, justru menyatakan penyesalannya, mengingat beberapa kegagalan dalam lima tahun kepemimpinan AGK dianggap sudah cukup untuk tidak lagi mempertahankannya.

Beberapa masyarakat Maluku Utara yang menyaksikan pengumuman calon dari PDI Perjuangan melalui live streaming, pula menyatakan penyesalannya atas pilihan PDI Perjuangan kali ini, mereka mempertanyakan konsistensi pidato pendidikan politik dan politik pendidikan yang disampaikan oleh Mega.

Banyak yang beranggapan bahwa tema politik pendidikan yang mengangkat peran strategis guru dalam membentuk generasi muda di masa mendatang, yang diangkat dalam tema pengumuman bakal calon kemarin, sejatinya berseberangan dengan nama AGK yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Pengamat pendidikan Maluku Utara dari Institut Tinta Manuru – Sadik Hairil, menyatakan diwilayah Maluku Utara sendiri, selama lima tahun ini pendidikan sangat memprihatinkan.

Tingkat pendidikan masyarakat dibeberapa kota kabupaten Maluku Utara masih terbilang rendah. Sama halnya seperti daerah Papua.

Faktor pertama yang membuat pendidikan di daerah Maluku Utara sangat memprihatinkan adalah fasilitasnya, tidak ada yang berubah. Bangunan sekolah tahun 80-90an. Perpustakaan tidak memadai dan serangkaian fasilitas lain sebagai pendukung, utamanya kualitas guru.

Guru non-PNS juga seharusnya menerima tunjangan fungsional sebesar Rp 2.508.000 per tahun, tetapi yang mereka terima hanya Rp 500.000 per tahun.

Banyak lagi problem lain selain pendidikan dan kualitas guru dalam hal ini SDM yang ada di Maluku Utara, edukasi menjangkau anak-anak usia dini pun seakan merangkat setengah mati. Padahal kalau dilingkungan anak-anak tumbuh secara alami tanpa edukasi pasti mendapatkan banyak masalah.” ujar Hairil.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI), di Maluku Utara, kondisi pendidikan masih sangat memprihatinkan, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, menurut LSI yaitu:

  1. Kebijakan pemerintah yang kurang memerhatikan pemerataan pendidikan

  2. Pendidikan di Maluku Utara selalu dipolitisasi

  3. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang belum terjangkau di seluru Kabupaten/kota

  4. Masih banyak warga masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan serta sebagian besar adalah tamatan SD dan juga makin mahalnya biaya pendidikan.

Dari beberapa faktor dan studi LSI ini membuktikan bahwa, Maluku Utara mendapat problem yang serius, selain pendidikan itu sendiri. Ada juga masalah politis yang sudah merembek masuk kedalam institusi pendidikan.

AGK Soal Dukungan Terhadap Jokowi

Bagi sejumlah masyarakat pendukung Presiden Joko Widodo, AGK juga dianggap sebagai pencerminan dari salah seorang kepala daerah yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

AGK dinilai kerapkali bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dibawah Presiden Jokowi.

Beberapa waktu lalu, AGK melontarkan pernyataan cukup kontroversi terkait kebijakan Presiden Jokowi mewujudkan Tol Laut.

Kehadiran kapal tol laut dengan harapan menekan tingkat harga di daerah. Tapi, kalau waktu kedatangannya mencapai 23 hari, maka sama saja. Tidak ada manfaatnya,” ujar Abdul Ghani Kasuba saat ditemui di Kantor DPRD Malut, Jumat (25/8) seperti dilansir dari Malut Post.

Merebaknya Radikalisme Di Maluku Utara

Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara – Brigadir Jenderal Tugas Dwi Aprianto mengungkapkan indikasi adanya penyebaran paham radikal di wilayah Maluku Utara yang disebar melalui jejaring media sosial. Informasi yang dihimpun oleh Liputan6.com menyebutkan, pergerakan itu dilakukan melalui jejaring bloger berupa mencari simpati, perekrutan dan sebagainya.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara mendeteksi adanya keberadaan kelompok paham radikal di wilayah Maluku Utara. Brigadir Jenderal TNI Handy Geniardi, Kepala BIN Daerah Maluku Utara, mengatakan keberadaan kelompok paham radikal di Maluku Utara terdeteksi setelah BIN mendeteksi dini teror yang dilakukan secara kontinu.

Dan sejauh ini belum mengarah teror terbuka. Hanya saja memang kita perlu tetap mewaspadai aktivitas mereka baik keseharian maupun propaganda di dunia maya,” kata Handy.

Menurut Hendy, BIN telah memberikan perhatian khusus pada beberapa orang, sebagian dari mereka sudah masuk kategori diawasi aktivitasnya.

Untuk saat ini masih terus dikembangkan,” kata dia. “Masyarakat diminta mewaspadai dan melaporkan apabila di sekitarnya ada orang yang menyuarakan kebencian dan mengkafirkan pemerintah.

Tugas Dwi Aprianto mengakui sudah membentuk tim untuk mengawasi pergerakan kelompok tersebut.

Kami juga terus membangun koordinasi dengan TNI guna mengawasi pergerakan mereka. Yang pasti mereka ada dan kita harus tetap waspada dengan ancaman tersebut,” kata Tugas.

Stagnasi Jumlah Penduduk Miskin

Selama periode Maret hingga September 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara melaporkan telah mencatat penduduk miskin di perkotaan di Maluku Utara bertambah hampir 1.900 jiwa menjadi 12.450 jiwa. Sedangkan di perdesaan cenderung mengalami penurunan.

Penduduk miskin di daerah perdesaan hanya 63.950 jiwa dan angka ini berkurang seratus jiwa.

Selain peningkatan dalam jumlah angka penduduk miskin, tren garis kemiskinan di Maluku Utara mengalami kenaikan 2,64 persen. Bahkan indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan mengalami sedikit peningkatan pada daerah perdesaan.

Ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang pada daerah perdesaan namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin besar.

Dari grafik jumlah dan pertumbuhan penduduk miskin (ribu orang) di perkotaan dan perdesaan Provinsi Maluku Utara yang dipublikasikan oleh BPS dibawah ini, kita secara tegas dapat melihat adanya trend rata-rata adanya kecenderungan naik, artinya belum adanya keberhasilan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menekan angka kemiskinan di Maluku Utara.

Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate – Hasby Yusuf, menilai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Maluku Utara memperlihatkan upaya pemerintah daerah setempat dalam pengentasan kemiskinan gagal. Pemerintah terlihat tidak mempunyai satu perencanaan yang terukur dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Seharusnya perencanaan pembangunan ekonomi di Maluku Utara harus diarahkan pada penciptaan sumber ekonomi baru yang bisa menuntaskan masalah kemiskinan. Jika tidak kondisi seperti ini tetap akan terjadi,” kata Hasby.

Stagnasi Di Maluku Utara, Haruskah Dilanjutkan?

Pada masa kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul sebuah gagasan untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia bagian Timur, yang memiliki potensi dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Salah satunya adalah Provinsi Maluku yang memiliki potensi sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran provinsi.

Oleh Bupati Maluku Utara saat itu, dibentuklah tim penyusun, yang bertujuan mengkonsepkan alasan, faktor penentu yang wajar, layak dan realistik, tentang pembentukan Provinsi dan Kabupaten baru.

Tim tersebut terdiri dari Muhajir Albar, Syaiful Ruray, Usman, Iqbal Djoge, Samsudin Bayo, Rusli Sibua, Arifin Umasangaji, Husein Ibrahim dan beberapa personil lainnya, dan di ketuai oleh Ir Hein Namotemo, MSP yang pertamakali mempunyai gagasan pemekaran serta dianggap sangat memahami demografis serta kultur masyarakat diwilayah ini.

Sebuah sejarah penting bergulir, aspirasi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Melalui Gubernur Maluku – Latuconsina, pemerintah pusat saat itu memanggil Bupati Maluku Utara – Abdulah Asegaf, Bupati Halmahera Tengah – Bahar Andili untuk menghadap Menteri Dalam Negeri, dan rancangan pemekaran wilayah, dipresentasikan oleh Ir Hein Namotemo, MSP, Juni 1999 di depan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah – Prof Ryas Rasid.

Dua bulan kemudian tepatnya Agustus 1999, dalam Rapat Paripurna DPR RI diketuklah keputusan pemekaran Provinsi Maluku Utara.

12 Oktober 1999 Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk berdasarkan UU No 46 tahun 1999.

Kini, delapan belas tahun sudah Provinsi Maluku Utara nyata berdiri, serentetan nama gubernur telah silih berganti, namun kesejahteraan yang diimpikan oleh para pendirinya dahulu tak kunjung datang bagi Bumi Kie Raha ini. (MYC/JES/RED)

Editor: DONNY SURYONO PSH

Tanggapan Anda

Media Terverifikasi Pemerintah


ISSN Citra Nusantara Nusantara News Multimedia


Sejak Oktober 2012, Koran Nasional Gratis Citra Nusantara telah terdaftar sebagai produk media dibawah naungan perusahaan pers PT. JES Multimedia Group, berdasarkan: SK KEMENKUMHAM Nomor: AHU-64334.AH.01.01.Tahun 2012 dengan tanda daftar Perseroan nomor: AHU-0108943.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 14 Desember 2012.


Negara melalui LIPI memberikan pengesahan penerbitan berita cetak dan online terverifikasi. Legalitas ISSN Koran Nasional Gratis Citra Nusantara dapat diverifikasi melalui link berikut ini: http://u.lipi.go.id/1361950022